PROSES PEMBENTUKAN BPUPK

Paham Nasionalisme adalah paham yang menyadarkan harga diri suatu bangsa berupa perasaan cinta kepada bangsa dan tanah airnya. Para pencetus paham nasionalisme seperti Joseph Ernest Denan, Otto Baver, Hans Kohn dan Louis Snyder. Paham Nasionalisme di Asia Afrika dimulai akibat pembukaan Terusan Suez. Ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya rasa nasionalisme :

1. Penandatanganan Magna Chatra oleh raja Inggris tahun 1215
2. Perjuangan Belanda mnentang kerajaan Spanyol
3. Adanya Declaration of Independent oleh Amerika 1776
4. Adanya UU di Perancis tentang HAM 1791

Sedangkan munculnya rasa nasionalisme di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang berasal dari dalam dan luar negeri.

• Faktor dari dalam negeri :

1. Penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan.
2. Berkembangnya komunikasi di Indonesia..
3. Adanya pengaruh dari bahasa melayu
4. Reaksi terhadap perlawanan yang bersifat kedaerahan.
5. Ditetapkanya UU Desentralisasi 1903
6. Kejayaan masa lampau kerajan-kerajaan di Indonesia.

• Faktor dari luar negeri :

1. Dampak pendidikan luar negeri.
2. kemenangan Jepang atas Rusia.
3. Munculnya paham Liberalisme.
4. Adanya nasionalisme negara-negara Asia

Sejak tahun 1908 perjuangan bangsa Indonesia terbagi dalam 4 zaman, yaitu : zaman perintis (1908-1927), zaman penegak dan pancaroba (1927-1942), zaman pendobrak (1942-1945) dan zaman pelaksana (1945-sekarang).

A. Kebangkitan Nasional

Pada abad XX di pangung politik Internasional terjadilah pergolakan kebangkitan Dunia Timur dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri. Republik Philipina (1898) yang dipelopori oleh Jose Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Tsunia (1905), gerakan Sun Yat Sen dengan Republik Cinanya (1911), Partai Kongres di India dengan tokoh Tilak dan Ghandi, adapun di Indonesia bergolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa yaitu Kebangkitan Nasional (1908) dipelopori oleh dr. Wahidin Sodirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri.

Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 inilah yang merupakan pelopor pergerakan nasional, sehingga setelah itu munculah organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Organisasi-organisasi pergerakan itu antara lain : Sarekat Dagang Islam (SDI) (1909), yang kemudian dengan cepat mengubah bentuknya menjadi gerakan politik dengan mengganti namanya menjadi Sarekat Islam (SI) tahun (1911) dibawah H.O.S Cokroaminoto.

Berikutnya munculah Indische Partij (1913), yang dipimpin oleh Tiga Serangkai yaitu : Douwes Dakker, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Surya diningrat ( yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hajar dewantoro). Sejak semula paratai ini menunjukkan keradikalannya, sehingga tidak berumur panjang karena pimpinannya dibuang ke luar negeri (1913).

Dalam situasi yang menggoncangkan itu munculah Partai Nasional Indonesia (PNI) (1927) yang dipelopori oleh Soekarno, Ciptomangunkusumo, Sartono dan tokoh lainnya. Mulailah kini perjuangan Indonesia dititikberatkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Tujuan itu diekspesikannya dengan tujuan yang jelas, kemudian diikuti dengan tampilnya golongan pemuda yang tokoh-tokohnya antara lain : M. Yamin, Wongsonegoro, Kuncoro Purbapranoto, serta tokoh-tokoh pemuda lainnya. Perjuangan rintisan Kesatuan Nasional kemudian Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928,  yang isinya satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air Indonesia. Lagu Indonesia Raya pada saat ini pertama kali dikumandangkan dan sekaligus sebagai penggerak kebangkitan kesadaran berbangsa.

Pada masa ini perjuangan juga dilakukun secara kooperasi, antara lain munculnya patindo dan parinda. Pada saat ini muncul pula fraksi baru dalam Volksraad yang diketuai olh M. Husni Thamrin, yaitu Fraksi Nasional yang menurut jaminan kemerdekaan nasional, selain itu jugaa menurut adanya pelarangan sekolah swasta. Untuk nanti muncul Petisi Sutarjo yang menuntut perbaikan Indonesia serta wakil Indonesia di volksraad. Tetapi tuntutan ini ditolak oleh pemerintah Belanda sehingga melahirkan GAPI yang tidak mendapat tanggapan dari Belanda sehingga Jepang datang di Indonesia.

Selain itu masih ada organisasi di bidang pendidikan seperti :

1. Pendididkan Wanita (Perjuangan Kartini dilanjutkan oleh Dewi Sartika dengan melahirkan Sekolah Istri (1904) yang kemudian berubah menjadi Keutamaan Istri). Demikian pula kota Gadang Sumatera berdiri Kerajinan Amal Setia (1914).
2. Taman Siswa 3 Juli 1922
3. Sekolah Sarikat Islam
4. Ksatrian Institut dengan pendiri EFE, Douwis Dakker.
5. Indonesisch-Nederlansche School (INS) di Kayutaman Sumatera Barat       (31 Oktober 1926) oleh Muhammad Syafri
6. Perguruan Rakyat 1928

B. Zaman Penjajahan Jepang

Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda “Jepang Pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia”. Akan tetapi dalam perang melawan sekutu Barat yaitu : Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, belanda dan Negara sekutu lainnya) nampaknya Jepang semakin terdesak, oleh karena itu agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia, yaitu menjanjikan indonesia merdeka di kemudian hari.

Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari lahirnya kaisar Hironito (jepang), beliau memberikan hadiah ‘ulang tahun’ kepada bangsa Indonesia yaitu janji kedua pemerintah Jepang berupa “ Kemerdekaan Tanpa Syarat”. Jani itu disampaikan kepada bangsa indonesia seminggu sebelum bangsa Jepang menyerah, dengan maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di seluruh Jawa dan Madura), No. 23, dalam janji kemerdekaan yang kedua tersebut bangsa Indonesia diperkenankan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan dianjurkan kepada bangsa Indonesia untuk mendirikan Negara Indonesia Merdeka dihadapan musuh-musuh Jepang yaitu sekutu termasuk kaki tangannya NICA (Netherlands Indie Civil Administration), yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya di indonesia. Bahkan NICA telah melancarkan serangannya di pulau Tarakan dan Morotai.

Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia maka sebagai realisasi atas janji tersebut maka dibentuklah suatu Badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dekoritsu Zyunbi Tioosakai . Pada hari itu juga di umumkan nama-nama ketua, wakil ketua serta sebagian para anggota sebagai berikut :

Pada waktu itu susunan BPUPKI adalah sebagai berikut :

1. Ketua (kaicoo)                        : Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat
2. Ketua  Muda               : Hibangse Yosio (Orang Jepang)

(Fuku Kaicoo Tokubetsu Iin)

1. Ketua  Muda               : R.P. Soeroso ( Merangkap Kepala)

( Fuku kaicoo atau Zimokyoku Kucoo)

1. Ir. Soekarno
2. Drs. Moh. Hatta
3. Mr. Muhammad Yamin
4. Prof. Dr. Mr. Soepomo
5. KH. Wachid Hasjim
6. Abdoel Kahar Muzakir

10.  Mr. A.A. Maramis

11.  Abikoesno Tjokrosoejoso

12.  H. Agoes Salim

13.  Mr. Achmad Soebardjo

14.  Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat

15.  Ki Bagoes Hadikoesoemo

16.  Soekiman

17.  Abdoel Kaffar

18.  R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking

19.  KH. Ahmad Sanusi

20.  KH. Abdul Halim

Di antara para anggotanya terdapat lima orang keturunan Tionghoa, yaitu :

1. Liem Koen Hian
2. Tan Eng Hoa
3. Oey Tiang Tjoe
4. Oey Tjong Hauw
5. Drs. Yap Tjwan Bing.

Enampuluh (60) orang anggota biasa (Iin) bangsa tidak termasuk ketua dan ketua muda),  kebanyakan berasal dari pulau jawa, tetapi terdapat beberapa dari Sumatera, Maluku, Sulawesi dan beberapa orang peranakan Eropa, Cina dan Arab. Semuanya itu tinggal di Jawa, Karena Badan Penyelidik itu oleh Saikoo Saikan Jawa.

Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh R.P.Soeroso, dengan wakil Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda (orang Jepang).

C. Sidang BPUPKI Pertama

Sedang BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat hari di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan  Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad, lembaga DPR bentukan Belanda.

Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Pada rapat pertama ini terdapat 3 orang yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan lima asas yaitu  :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Ketuhanan
3. Kesejahteraan Rakyat
4. Peri Kemanusiaan
5. Peri Kerakyatan

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo dalam pidato singkatnya mengusulkan lima asas :

1. Persatuan
2. Mufakat dan Demokrasi
3. Keadilan Sosial
4. Kekeluargaan
5. Musyawarah

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima asas pula yang disebut Pancasila, yaitu :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme dan Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Maha Esa

Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang menurut beliau dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila yaitu :

1. Sosionasionalisme
2. Sosidemokrasi
3. Ketuhanan dan Kebudayaan

Bahkan masih menurut Soekarno, Trisila tersebut di atas masih dapat diperas menjadi Ekasila yaitu sila Gotong Royong. Selanjutnya lima asas tersebut kini dikenal dengan istilah “Pancasila” namun dengan urutan dan nama yang sedikit berbeda. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam dalam Indonesia yang baru.

D. Masa antara Sidang Pertama dan Kedua

Sampai akhir rapat pertama, masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga akhirnya dibentuklah panitia kecil untuk mengambil berbagai masukan. Panitia kecil beranggotakan 9 orang dan dikenal pula sebagai Panitia Sembilan dengan susunan sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno (ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua)
3. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
4. Mr. Muhammad Yamin (anggota)
5. KH. Wachid Hasyim (anggota)
6. Abdul Kahar Muzakir (anggota)
7. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
8. H. Agus Salim (anggota)
9. Mr. A.A. Maramis (anggota)

Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan “Piagam Jakarta” (Jakarta Charter) yang berisikan :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

E. Sidang BPUPKI Kedua

Rapat kedua berlangsung 10-17 Juli 1945 dengan tema bahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Dalam rapat ini dibentuk “Panitia Perancang Undang-Undang Dasar” beranggotakan 19 orang dengan ketua Ir. Soekarno, “Panitia Pembelaan Tanah Air” dengan ketua Abikoesno Tjokrosoejoso dan “Panitia Ekonomi dan Keuangan” diketuai Mohamad Hatta.

Dengan pemungutan suara, akhirnya ditentukan wilayah Indonesia merdeka yakni wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya.

Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang yaitu :

1. Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota)
2. Mr. Wongsonegoro
3. Mr. Achmad Soebardjo
4. Mr. A.A. Maramis
5. Mr. R.P. Singgih
6. H. Agus Salim
7. Dr. Soekiman

Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Perancang UUD mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD tersebut. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945, rapat pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok yaitu :

1. Pernyataan indonesia merdeka
2. Pembukaan UUD 1945
3. Batang tubuh UUD

Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakart